17 Sep 2021, 03:45 WIB
JAKARTA — Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan, penuntasan vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) bisa mendorong penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Untuk itu pihaknya mengimbau pemerintah daerah cepat menuntaskan vaksinasi PTK serta mendukung pelaksanaan PTM terbatas.
Nadiem mengungkapkan, hingga saat ini baru 40 persen satuan pendidikan di daerah dengan PPKM Level 1, 2, dan 3 yang telah menyelenggarakan PTM terbatas. Angka tersebut masih jauh dari 95 persen satuan pendidikan yang sudah bisa menjalankan PTM. Kendala terbesar pelaksanaan PTM terbatas adalah belum diberikannya izin oleh pemda.
“Pemerintah pusat membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar sekolah-sekolah bisa menerapkan PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri,” kata Nadiem dalam siaran pers, Kamis (16/9)
Ia mengenaskan, vaksinasi PTK bukan syarat PTM terbatas. Jika sekolah berada di wilayah PPKM Level 1-3, PTM terbatas dapat dilaksanakan. “Apalagi jika PTK di suatu sekolah sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh,” ujar dia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menekankan penuntasan vaksinasi PTK dalam mengakselerasi PTM terbatas. “Presiden Joko Widodo telah memerintahkan percepatan vaksinasi untuk PTK agar PTM terbatas segera dimulai,” ujar Budi.
Menkes mengatakan, dari target sekitar 5,5 juta jiwa guru dan tenaga kependidikan, baru Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang angka ketuntasan vaksinasinya mencapai lebih dari 90 persen. Provinsi lain masih jauh berada di bawah.
“Saya minta tolong kepada dinas kesehatan, saya juga sudah bicara dengan TNI dan Polri agar guru dan lansia menjadi prioritas vaksinasi Covid-19. Kepala dinas pendidikan bisa juga mengejar kepala dinas kesehatan agar bisa mengakselerasi suntikan untuk 3,5 juta tenaga pendidik,” kata dia.
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edy Suharmanto mengatakan, pihaknya sangat mendukung percepatan program vaksinasi untuk para PTK. Sebagai bentuk dukungan terhadap PTM terbatas, Kemendagri akan melakukan pertemuan dengan sekretaris daerah yang melibatkan para camat, lurah, dan kepala desa.
“Untuk mendorong daerah dalam upaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidikan,” kata dia.
Salah satu daerah yang sudah menyelenggarakan PTM adalah Kota Bandung, Jawa Barat. Kemarin, sebanyak 2.007 dari total 4.000 lebih sekolah PAUD hingga SMA/SMK diizinkan menyelenggarakan PTM terbatas. Mereka diverifikasi oleh tim Satgas Covid-19 dan dinyatakan layak menggelar PTM terbatas.
Sementara, Pemerintah DIY menegaskan tidak akan menyelenggarakan PTM sebelum vaksinasi pelajar selesai. “Kita ya sedang disiapkan (untuk PTM), yang memang semua harus vaksinasi,” kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (14/9).
Wakil Gubernur Sumatra Barat, Audy Joinaldy, meminta kesediaan orang tua siswa untuk mengizinkan anaknya mengikuti program Gebyar Vaksinasi agar PTM segera dilakukan. “Dengan melakukan vaksinasi, maka pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dipercepat,” kata Audy, kemarin.
Sumbar belum menggelar PTM karena cakupan vaksinasi remaja masih rendah, yaitu dosis pertama baru 4,5 persen dan dosis kedua 2 persen.
‘Selamatkan Anak-anak dari Learning Loss’
Menristekdikt Nadiem Makarim mengungkapkan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan dapat berdampak besar dan permanen pada penurunan capaian pembelajaran atau learning loss. Untuk itu, dia memohon kepada pemerintah daerah turut membantu menyelamatkan anak-anak dengan pelaksanaan PTM terbatas.
“Kami mohon sekali kepada daerah untuk menyelamatkan anak-anak kita yang mengalami learning loss. Generasi ini akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan ke depannya. Kami harap percepatan penuntasan vaksinasi PTK bisa menjadi dorongan untuk mengembalikan anak ke sekolah secara terbatas,” ujar dia saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau PTM Terbatas di Provinsi Banten, Kamis (16/9).
Dampak PJJ, antara lain, dilihat dari aspek putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak. Nadiem menilai, semua itu dapat menjadi suatu risiko yang lebih besar dibandingkan risiko kesehatan.
Nadiem menjelaskan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Inovasi dan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kemendikbudristek, pendidikan di Indonesia sudah kehilangan 5-6 bulan pembelajaran per tahun akibat pandemi. Kemudian, riset Bank Dunia dengan topik yang sama menyatakan, dalam kurun waktu 0,8 sampai dengan 1,3 tahun, compounded learning loss dengan kesenjangan antara siswa kaya dan siswa miskin meningkat 10 persen.
Riset juga menyatakan, tingkat putus sekolah di Indonesia meningkat 1,12 persen. Angka tersebut 10 kali lipat dari angka putus SD tahun 2019. Bank Dunia memperkirakan, di Indonesia saat ini ada 118 ribu anak usia SD yang tidak bersekolah. Angka tersebut lima kali lipat lebih banyak daripada jumlah anak putus SD tahun 2019.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mengatakan, pembukaan PTM terbatas menjadi penting untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Sebab, banyak pihak mengeluhkan PJJ tidak optimal. Apalagi, untuk daerah yang tidak terjangkau sinyal internetnya.
“Jadi sangat kurang, apalagi kalau daerahnya internetnya blank atau tidak tertangkap, lemah. Kan mereka sebenarnya tidak belajar, bukan lagi belajar daring tapi tidak belajar,” kata dia, saat konferensi pers melalui daring di sela kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Kamis (16/9).